Padang, inioke.com–Ketua DPRD Sumbar, Supardi, menegaskan komitmen lembaganya tentang keterbukaan informasi publik dan Komisi Informasi Sumbar.

“Jangan ragukan komitmen DPRD untuk perintah UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan lembaga yang dilahirkan UU ini yaitu Komisi Informasi (KI) Sumbar,” ujar Supardi yang menerima Komisi Informasi dalam rangka penyerahan laporan kinerja KI tahun 2020, di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar, Selasa (30/3)

Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska, didampingi Wakil Ketua Arif Yumardi, Bidang PSI Adrian Tuswandi, dan Bidang Kelembagaan Tanti Endang Lestari, serta lima Asisten Ahli KI Sumbar, mengatakan terima kasih atas dukungan DPRD Sumbar, baik fasilitasi sarana dan prasarana termasuk mengawal anggaran.

“Terima kasih pak ketua yang memberikan support habis terhadap kinerja KI selama 2020 dan berharap makin kencang lagi di tahun-tahun berikutnya,” ujar Nofal.

Supardi menegaskan bahwa KI tahun 2020 cukup andil memasifkan keterbukaan informasi publik di Sumbar.

“Saya minta tahun ini dan kedepan jangan sampai melemah. Keterbukaan menjadi entri point pemerintahan yang bersih,” ujar Supardi.

Baca juga :  KPU Sijunjung Tetapkan Hasil Verifikasi Faktual Bakal Calon Perseorangan Endre Saifoel-Nasrul Cun

Sehingga itu kata Supardi KI Sumbar tetap menjalin kemitraan strategis yang harmonis dengan stakholder.

“Terutama dengan Komisi I DPRD Sumbar yang menjadi mitra dalam penyusunan rencana anggaran dan mengawasi penggunaan anggaran KI Sumbar,” ujar Supardi.

Laporan Kinerja KI Sumbar 2020 juga diserahkan kepada Ketua dan Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar.

“Sebagai evaluasi KI 2020 masih belum maksimal walau cukup lincah meski tahun itu panndemi sangat mengurita. Banyak kerja keterbukaan baik sidang sengketa informasi publik maupun penguatan keterbukaan ke badan publik dan publik di Sumbar,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas.

HM Nurnas juga berharap KI segera siapkan KUA tahun 2022 dan menyiapkan alasan detil terkait rencana Pemprov Sumbar melakukan rasionalisasi.

“Saya minta KI buat surat permohonan ke DPRD Cq Komisi I DPRD Sumbar terkait permintaan untuk tidak merasionalisasi anggaran karena akan menggerus kegiatan KI di 2021,” ujar HM Nurnas.

KI Sumbar juga merencanakan penambahan anggaran di perubahan terkait rencana strategis dalam mewujudkan Sumbar Provinsi Informatif kembali, termasuk mensinergikan dengan aplikasi Sistem Informasi Nagari (SINar).

Baca juga :  Sambut Era Normal Baru, Pessel Buka Objek Wisata

“KI harus buat program pendukung terwujudnya sistem SINar melibatkan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP),” ujar Nurnas. (rilis)