Padang, inioke.com–Konversi Bank Nagari ke bank syariah membutuhkan sumber daya manusia yang paham dan mengerti persoalan bank syariah. Untuk itu, DPRD Sumbar mengingatkan Pemprov Sumbar dan panitia seleksi Direksi Bank Nagari agar benar-benar memilih orang yang memiliki keahlian di bidang bank syariah ini. Tidak asal menempatkan direksi atas pertimbangan suka dan tidak suka.

“Jangan nanti direksi yang ditempatkan tak ada satupun yang mengerti dan paham apa itu syariah. Kalau itu yang terjadi, bubarkan saja bank itu atau kembali saja jadi bank konvensional seperti semula. Untuk apa gaya-gayaan,” ujar Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

Menurutnya, konversi Bank Nagari dari konvensional ke syariah tentu saja akan menjadikannya makin sempurna mewakili identitas dan jati diri perbankan Minangkabau dengan filosofi adat basandi syara’ dan syarak basandi kitabullah.

“Menjadikan Bank Nagari sebagai bank syariah tak bisa main-main, karena itu jelas merupakan langkah maju untuk menjauhkan umat Islam dari jeratan riba. Jadi, harus profesional mengelolanya jika tak ingin bank ini cepat kolaps,” imbuhnya.

Baca juga :  Pemko Padang Panjang Wajibkan Karantina bagi Pendatang dari Daerah  Zona Merah

Sebab, lanjutnya, konversi ke syariah bagai sebuah penegasan, bahwa ke depan segala praktek perbankan Bank Nagari akan berkesesuaian dengan prinsip dan ketentuan dasar syariat Islam. Setiap pekerjaan yang dilandasi syariat, tentu layak disebut bernilai ibadah.

“Bayangkan, jika para direksinya tak ada yang paham dan mengerti dengan syariah. Kira-kira bagaimana jadinya bank ini,” katanya lagi.

Disampaikan Supardi, tentu saja tidak hanya direksi yang harus paham syariah, akan tetapi juga termasuk komisaris dan seluruh karyawan/ti yang akan mengoperasional bank ini kelak, harus paham dengan apa itu syariah.

“Kita sudah bikin surat ke gubernur dengan nomor SR-I/PB.41/2020 perihal Seleksi Direksi BPD Sumbar,” ujarnya.

Dalam surat itu, Supardi membeberkan bahwa DPRD Sumbar minta Gubernur dalam proses pencalonan direksi PT BPD Sumbar, benar-benar melaksanakan aturan yang sesungguhnya yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebelum diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Artinya apa. Kita minta gubernur memastikan kalau direksi Bank Nagari benar-benar sudah sesuai dengan aturan dan bukan kongkalingkong,” tandas Supardi.

Baca juga :  BRI Khatib Sulaiman Serahkan Beasiswa untuk Pelajar Kota Padang

Dijelaskannya, yang mengatur tentang BUMD itu ada di Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017 dan Permendagri No. 37 Tahun 2018 yang mengatur secara rinci tentang jalannya BUMD.

“Makanya DPRD Sumbar terus mengawal agar jangan sampai keluar dari rel tadi,” tukasnya.

Konsversi Bank Nagari ke Bank Syariah diproyeksikan tahun depan sudah mulai operasional. Saat ini Bank Nagari sedang giat-giatnya mensosialisasikan hal ihwal yang menyangkut syariah kepada semua pihak yang bertalian dengan Bank Nagari. (ioc)