Padang, inioke.com–Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diusulkan Gubernur Sumbar harus memperhatikan kontennya.

“Bagamana mekanisme dan apa item-item yang diusulkan, kontennya yang penting,” kata Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

Ia menekankan, seandainya PSBB seperti yang dilakukan DKI Jakarta, apakah Sumbar siap?

“Tentunya dengan kajian-kajian dan analisa. Jangan sampai karena PSBB akan semakin meruyak persoalan dan semakin cemas di masyarakat,” tuturnya.

Ia mengatakan jangan juga karena PSBB nantinya, bahkan apa yang sudah dilakukan pemprov dan pemkab/pemko itu menjadi berserakan.

“Penting sekali, konten yang disulkan oleh pemerintah provinsi ke kementerian. PSBB dalam ruang lingkup yang seperti apa saja. Misalnya di Kota Pekanbaru sudah keluar izin dari kementerian yang mengatur mengenai jam malam. Mulai dari pukul 20.00 WIB tidak ada satu pun manusia yang keluar rumah, kecuali hal-hal tertentu, yang keluar diberi teguran dan juga ada sanksi dalam hal itu,” katanya.

Konteks PSBB yang ditafsirkan Supardi bukan hanya ruang lingkup seperti itu, yang mengatur jam keluar masyarakat. Sebab, jika hanya seperti itu, katanya, tidak perlu PSBB.

Baca juga :  Penumpang Pesawat Turun Drastis di BIM, PT Angkasa Pura II Lakukan Optimalisasi

Namun, pada dasarnya Supardi anggota DPRD Sumbar sepakat dan setuju dengan pelaksanaan PSBB.
“Karena kita belum tahu ruang lingkupnya seperti apa, maka kita tekankan bahwa hal penting terletak pada item-item yang diusulkan,” jelasnya.

Ia menuturkan efektif atau tidaknya pelaksanaan PSBB nantinya tergantung dari pola penerapannya. (GYN)