Wabah virus Covid-19 tidak hanya berdampak pada dimensi ekonomi, sosial dan keagamaan tapi juga politik. Salah satunya dalam penyelengaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada.

Secara nasional, tahun 2020 dapat dikatakan tahunnya politik local. Karena pada tahun ini akan diselenggarakan sebanyak 270 Pilkada, 9 diantarannya untuk memilihan gubernur dan wakil gubernur dan 224 lainnya untuk memilih bupati, wakil bupati dan walikota dan wakil walikota.

Pencoblosan Pilkada 2020 dilaksanakan serentak di 32 provinsi dan 309 kabupaten/kota, semula akan dilakukan pada tanggal 23 September 2020. Jadwal tersebut bahkan tidak berubah ketika penyebaran wabah wirus corona mulai meluas di Indonesia. Pada Bulan Maret 2020, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan tidak ada perubahan jadwal, namun akan mengalami perubahan dalam pola kerja.

Sebulan setelah pernyataan tersebut, berdasarkan rapat Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, pelaksanaan pemungutan suara Pilkada tahun 2020 diusulkan agar diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Semakin meluasnya wabah virus corona menjadi satu-satunya penyebab kenapa penyelanggaraan Pilkada mengalami penundaan. Bahkan rencana Pilkada tanggal 9 Desember 2020 masih bisa untuk diundur lagi. Semuanya sangat tergantung pada penanganan dari virus corona. Misalnya jika sampai awal Bulan Juni 2020 ternyata penyebaran virus Corona tidak menunjukan penurunan, ada kemungkinan sekenarion Desember 2020 akan batal lagi.

Baca juga :  18 Polwan Polda Sumbar Belajar Menjahit Masker di BLK Padang

Pentingnya memperhatikan penyebaran virus Corona dalam penyelengaraan Pilkada sangat dapat dimaklumi. Pilkada 2020 akan melibatkan banyak orang. Setidaknya tercatat sebanyak 105.396.460 orang menjadi pemilih. Mobilisasi masa tidak hanya terjadi pada masa pemilihan tapi juga berpotensi terjadi pada masa tahapan kampanye. Ke depan kapan penyelengaraan Pilkada serentak akan belum dapat dipastikan, bisa jadi tetap dilakukan pada tahun 2020 tapi bisa jadi ditunda sampai tahun 2021.

Tahapan Pilkada 2020 sendiri telah berjalan, pada aras lokal Bulan Januari 2020 KPU Sumatera Barat telah launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebelum ditunda karena wabah Corona, penyelengaraan Pilkada di Sumatera Barat sudah masuk pada tahapan verifikasi syarat dukungan bagi calon perseorangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat mencatat sebanyak 13 pasang calon perseorangan diterima untuk mengikuti tahapan Pilkada. Angka tersebut terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan keberadaan calon perseorangan untuk pemilihan gubernur merupakan yang pertama. Menarik ke depan untuk melihat siapa saja yang lolos dalam verifikasi. Mengingat syarat yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan jauh lebih rumit dari tahun sebelumnya.

Baca juga :  Nasrul Abit Ingatkan Daerah Zona Hijau Tetap Waspada Meski Diberi Kelonggaran PSBB

Survei Revolt Institute

Bagaimana pengetahuan masyarakat Sumatera Barat terhadap penundaan Pilkada 2020 menarik untuk dilihat. Revolt Institute bekerjasama dengan inioke.com melakukan survey kepada 907 responden yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Kepada mereka ditanya apakah mengetahui penundaan jadwal Pilkada. Hasilnya 81 persen menyatakan sudah mengetahui kalau ada penundaan jadwal Pilkada. Sisanya 19 persen menyatakan belum tahu. Tidak hanya mengetahui responden juga menyatakan sepakat dengan keputusan tersebut. Sebanyak 84,8 persen menyatakan setuju dengan kebijakan tersebut. Sebanyak 4,9 persen menyatakan tidak sepakat dan 10,4 persen menyatkan tidak tahu. Tidak jauh berbeda dengan angka tersebut 88,3 persen menyatakan memahami kenapa dilakukan penundaan. Sebanyak 10,7 persen menyatakan tidak tahu dan 1,3 tidak menjawab. Angka tersebut menunjukan bahwa sebahagian besar responden mengikuti perkembangan Pilkada dan wabah virus Corona. Respon juga mencoba mengkaitkan antara wabah dan Pilkada.

Sampai kapan Pilkada akan ditunda. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menawarkan tiga opsi jadwal penundaan, yakni tanggal 17 Maret 2021, 28 September 2021 dan terdekat tanggal 9 Desember 2020. Hasilnya responden menyatakan 39,4 persen setuju tanggal 9 Desember 2020, 37,1 persen dan 23,8 persen menyatakan sepakat di tanggal 29 September 2021.

Baca juga :  Desrio Putra dan Tiga Anggota DPRD Padang Bersatu Wujudkan Aspirasi Masyarakat Lubeg

Dari data tersebut terlihat dukungan responden terkait penyelengaraan Pilkada 2020 relatif tersebar. Apa alasan responden memilih tanggal tersebut? Melalui wawancara mendalam dengan sejumlah responden, hampir semuanya memilih tanggal pencoblosan Pilkada atas pertimbangan kapan berakhirnya virus corona. Atas dasar itu, dapat dilihat bahwa responden ada yang optimis wabah corona akan berakhir dalam beberapa bulan kedepan, tapi banyak juga yang pesimis akan cepat berlalu.(*)

Team Revolt Institute