Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) merupakan salah satu opsi yang ditawarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dalam mencegah potensi penyebaran virus corona.

DKI Jakarta merupakan daerah pertama yang mengajukan usulan penerapan PSBB, dan pelaksanaanya telah dimulai sejak tanggal 10 April 2020. Kebijakan serupa kemudian diikuti oleh Kota Depok, Kota Bekasi dan Kota Bogor. Terhitung tanggal 15 April 2020 ketiga daerah tersebut resmi berstatus PSBB.

Sumatera Barat pada tanggal 14 April 2020 setelah melakukan koordinasi dengan seluruh Bupati dan Walikota juga mengusulkan memberlakukan PSBB. Pada tanggal 17 April 2020 usulan Pemerintah Sumatera Barat untuk melaksanakan PSBB disetujui oleh Menteri Kesehatan.

Revolt Intitute Bersama dengan inioke.com melakukan survei terkait pengetahuan masyarakat terhadap PSBB dan sikap masyarakat jika status PSBB diberlakukan di Sumatera Barat. Survei dilaksanakan pada tanggal 12-13 April 2020, ketika Gubernur Sumatera Barat berencana mengusulkan status PSBB. Jumlah partisipan sebanyak 907 responden tersebar di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Penyebaran kuesioner dilaksanakan secara daring.

Hasil Survei  

I-Grafis Yuri Gita Putri

Pengetahuan responden terhadap PSBB. Sebanyak 64,5 persen responden menyatakan tahu dan paham dengan status PSBB. 29,4 persen pernah mendengar status PSBB dan 6 persen menyatakan tidak mengetahui. Secara keseluruhan data di atas menunjukan pemahaman responden terhadap status PSBB sudah baik. Namun berdasarkan data kualitatif dengan informan yang sama menunjukan pengetahuan belum dapat dikatakan benar-benar baik. Responden baru memahami istilah dari PSBB. Namun ketika ditanya apa yang menjadi kewajiban dalam status PSBB, kegiatan apa saja yang dibatasi masa diberlakukannya PSBB, relatif responden tidak bisa menjelaskan.

Baca juga :  Nevi Zuairina Minta Pemerintah Perhatikan Hulu dan Hilir Produk UMKM

Artinya, sembari pemerintahan daerah menetapkan tanggal efektif berlakukan status PSBB, penting untuk melakukan sosialisasi lebih detail kepada masyarakat terhadap tentang status tersebut. Sehingga pelasanaan PSBB benar-benar dapat berjalan secara efektif.

Sebelumnya, ketika Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayetno mengajukan usulan untuk PSBB responden menanggapi dengan positif. Terbukti, sebanyak 22,6 persen responden merespon sangat setuju, 59,4 persen setuju, 11,80 persen ragu-ragu dan 6,62 persen tidak setuju. Artinya sebahagian besar responden sepakat untuk pemberlakuan status SPBB di Sumatera Barat.

Apa yang menjadi alasan responden untuk menerima status PSBB? Dari data yang dikumpulkan tercatat sebanyak 94,8 persen responden menyatakan diberlakukannya PSBB dapat memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Dalam hal ini, 94,5 persen responden menyadari dengan tetap berada di rumah mereka akan lebih aman dari wabah virus Corona. Kebijakan Gubenur Sumatera Barat dalam hal ini mendapat dukungan dari responden. Semestinya status PSBB di Sumatera Barat dalam pelaksanaannya kedepan tidak akan terkedala.

Meskipun mendapat dukungan, bukan berarti tidak ada kecemasan ketika status PSBB tersebut efektif dijalankan. Hal yang paling dicemaskan oleh responde adalah masalah pemenuhan kebutuhan pokok. Sebanyak 80,37 persen menyatakan cemas tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. Kecemasan tersebut sebenarnya telah dirasakan oleh responden, semenjak pemerintah melakukan kebijakan pembatasan sosial. Tercatat 86,3 persen responden menyatakan dampak dari wabah virus corona telah mempengaruhi ketahanan ekonomi keluarga. Kecemasan tersebut seiring dengan keterbatasan mereka dalam melakukan pekerjaan. Sebanyak 68,9 persen, responden dengan pemberlakukan status PSBB akan berdampak pada pekerjaan atau mencari nafkah. Kondisi tersebut diperburuk dengan mulai naiknya harga bahan-bahan pokok yang menjadi kebutuhan dasar konsumsi harian.

Baca juga :  Hadiri Undangan DPP Gerindra, Indra Catri Batal Diperiksa Penyidik Polda Sumbar

Melalui pertanyaan terbuka, terjaring lima daftar kebutuhan yang perlu dibantu dan mendapat perhatian dari pemerintah. Pertama, kebutuhan sembako; kedua, uang tunai; ketiga, obat-obatan; keempat ketersedian Alat Pelindung Diri (APD) dan kelima kemanan lingkungan. Data tersebut menunjukan daftar kebutuhan responden dalam menghadapi status PSBB sebatas pemenuhan kebutuhan dasar (kebutuhan pangan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kesehatan) Di luar kelima kebutuhan tersebut, penting pula dicatat sejumlah responden yang latar belakang sebagai pelajar dan mahasiswa menyebutkan juga membutuhkan bantuan untuk penunjang pembelajaran online.

Temuan menarik dari survei ini adalah kepercayaan responden bahwa pemerintah tidak akan lepas tangan apabila PSBB diberlakukan. Sebanyak 70.9 persen responden percaya bahwa pemerintah akan memberikan bantuan apabila PSBB diberlakukan. Meski sampai survei ini dilakukan, 47,1 persen responden menyatakan belum menerima bantuan sama sekali dari pemerintah, 15, 9 persen sudah di data dan 3,4 persen mengatakan telah mendapat bantuan. Selain kepercayaan pada pemerintah, 70,9 persen responden percaya nilai tolong menolong masih kuat di tengah-tengah masyarakat. Nilai tolong menolong dalam hal dapat disejajarkan dengan solidaritas sosial. Kepercayaan pada pemerintah dan masih kuatnya solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat merupakan modal sosial dalam menghadapi PSBB. (*)

Baca juga :  Kemenkes-UNICEF Kerja Sama Pengadaan Vaksin dan Obat

 Team Revolt Institute