Bukittinggi, inioke.com—Pembahasan anggaran Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Sumbar selalu heboh dan berbeda persepsi antara OPD, TAPD dan lembaga terkait lainnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pembahasan anggaran dua lembaga bentukan Undang-Undang tersebut juga tidak satu persepsi dan pandangan. Bahkan, anggaran Komisi Informasi Sumbar yang semula diusulkan Rp3,5 miliar, hanya dimasukkan oleh TAPD kurang dari separuhnya, yakni, Rp1,499 miliar.

“Soal Komisi Informasi dan KPID itu tidak ada kepentingan Nurnas dan Komisi I, tapi tok untuk Sumbar provinsi informatif dan menggerakkan partisipasi masyarakat Sumbar terhadap Keterbukakan Informasi Publik,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas pada rapat kerja pembahasan RAPBD 2021 di Istana Bung Hatta Bukittinggi, Sabtu 14 November 2020.

HM Nurnas menekan itu karena ada kecendrungan setiap tahun pembahasan anggaran dua lembaga bentukan UU di Sumbar ini muncul kesalahpahaman persepsi baik di OPD maupun di TAPD.

“Selalu heboh dan ribut kalau anggaran dua lembaga itu dibahas. Padahal mestinya sudah jelas kebutuhan anggaran setiap tahun dari  dua lembaga itu, KI itu sudah delapan tahun terbentuknya di Sumbar,” ujar Nurnas.

Seperti kata Nurnas dalam sesi penggalian pembahasan RAPBD 2021 itu, ada yang beralasan soal tugas KI menyelesaikan sengketa informasi publik.

Baca juga :  HUT Ke 74 BNI Wilayah Padang, Berbagi di Tengah Pandemi untuk Satukan Energi Optimis Indonesia

“Itu keliru, adanya Komisi Informasi Sumbar itu, harus memastikan keterbukaan informasi publik diurus oleh PPID berjalan sesuai UU KIP, Perki 1 tahun 2010 dan Permendagri 3 tahun 2017,” ujar HM Nurnas.

Tugasnya Pemprov Sumbar memfasilitasi KI sesuai perintah UU 14 tahun 2008 yakni anggaran dan administrasi.

“Jangan artikan KI tugasnya satu saja yaitu penyelesaian sengketa informasi publik. Harusnya, ada KI dengan tugas supervisi dan mendampingi badan publik, menguatkan pengelolaan informasi publik. Di Sumbar tidak ada sengketa harusnya,” ujar Nurnas.

Tapi kalau banyak sengketa informasi publik setelah Komisi Informasi dianggarkan APBD, HM Nurnas sebut itu Komisi Informasinya bodoh.

“KI bodoh dan tidak bisa melakukan tugas sosialisasi, edukasi penguatan PPID mengelola dan melayani informasi publik. Mesti dan harusnya sengketa informasi publik di KI Sumbar itu nihil,” ujar HM Nurnas.

Bahkan Nunas di luar pembahasan Sabtu siang itu menegaskan soal fasilitasi anggaran dan administrasi KI di Kominfo Sumbar.

“Jangan dianggap KI itu bawahan Kominfo, kalau begitu anggapannya ini pelanggaran berat UU. Sifat memfasilitasi itu adalah memastikan realisasi program, kegiatan dan anggaran KI sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau program ada, kegiatannya ada dan anggarannya tersedia, tidak ada alasan untuk tidak diakomodir. Ada yang bilang KI kerjanya jalan-jalan saja, itukan kritikan. Selagi KI bisa mempertanggungjawabkan, why not?,” tukas HM Nurnas.

Baca juga :  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lakukan Pengawasan Internal Kearsipan OPD se-Kota Padang Panjang

Diusulkan Rp3,5 M, Diinput Rp1,499 M

Rapat pembahasan anggaran dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri dan Asisten Sekdaprov Sumbar Devi Kurnia, dihadiri Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah mitra Komisi I DPRD Sumbar.

Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Nofal Wiska didampingi Wakil Ketua Adrian Tuswandi dan Sekretaris KI Sumbar Defi Astina mengatakan terima kasih atas input TAPD ke RAPB 2021 sebesar Rp1,499 miliar.

“Meski dari usulan KI Sumbar Rp3,5 Miliar, karena sistem tentu KI tidak bisa berbuat banyak, tapi berharap Komisi I DPRD Sumbar mengakomodir penambahan di pembahasan tingkat selanjutnya,” ujar Nofal Wiska.

Nofal menyampaikan Komisi Informasi Sumbar sejak dibentuk sampai periode saat ini lebih menekankan preventif ketimbang represif berdasarkan tugas dan kewennagannya.

“Karena itu kita kuat di program dan penguatan badan publik dalam mengelola keterbukaan informasi publik. Tidak mengendepankan tugas pokok menyelesaikan sengketa informasi publik. Tahun 2021 kita menargetkan sasaran kepada masyarakat tentang Hak Untuk Tahu sebagai hak konsititusi berdasarkan Pasa 28 F UUD 1945,” ujar Nofal.

Baca juga :  DPRD resmi interpelasi Gubernur Sumbar, Supardi: enam fraksi setuju, hanya PKS menolak

Dari data per Oktober 2020, KI Sumbar termasuk yang minim melakukan penyelesaian sengketa informasi publik yakni 23 register sengketa informasi publik.

“Ini menjadi indikator kalau badan publik cukup bagus menerapkan UU 14 tahun 2008, Perki 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Pemendagri 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan informasi publik di Kemendagri, Permerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten,” ujar Nofal Wiska.

Sementara itu, Adrian mengungkapkan ada beberapa program dan kegiatan urgen KI Sumbar 2021 belum seratus persen terakomodir.

“Program kegiatan penguatan keterbukaan informasi publik di masyarakat dan NGO sesuai Renstra KI Sumbar 2019-2023 dengan melahirkan kelompok relawan keterbukaan informai publik (RKIP) se Sumbar,” ujar Adrian.

Belum lagi program dan kegiatan lain serta penguatan pengelolaan keterbukaan informasi publik se Sumbar. Termasuk monitoring evaluasi (Monev 2021) menuju Anugerah Keterbukaan informasi publik untuk menguji taat asasnya badan publik kepada UU 14 tahun 2008.

Sedangkan, kata Adrian, sampai Oktober 2020, sengketa informasi publik dengan termohon Atasan PPID Pemprov Sumbar hanya dua  register.

“Kedua register itu selesai pada tahapan mediasi. Sedangkan primadona sengketa informasi publik di KI Sumbar itu tentang pertanahan dengan badan publik BPN,” ujar Adrian. (ioc/rls)