Padang, inioke.com–Pada rancangan APBD Perubahan 2020, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang mengalami penurunan dari Rp881,99 miliar menjadi Rp664,89 miliar. Target itu berkurang sebanyak Rp217,1 miliar atau sebesar 8,07 persen.

Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa, menjelaskan, PAD tersebut terdiri dari pendapatan hasil pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp492,01 miliar, penerima retribusi daerah Rp68,07 miliar, pendapatan pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan Rp13,46 miliar. Selanjutnya, pendapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp91,33 miliar.

“Penurunan target PAD dikarenakan dampak pandemi Covid-19, yang berpengaruh pada sumber PAD yang berasal dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” terang Hendri Septa.

Hendri Septa telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Kota Padang Tahan Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna di Gedung Bundar Sawahan Padang, Senin (24/8) lalu.

Lebih lanjut, Hendri menjelaskan, penurunan target PAD juga disebabkan penyesuaian terhadap dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU, dan DAK. Serta, penyesuaian pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan penyesuaian pendapatan dari pemerintah pusat, serta penyesuaian dana insentif.

Baca juga :  Pakar Teknologi Informasi: Belum Bisa Dipastikan Data yang Diretas itu dari Sistem KPU

“Pertimbangan utama perubahan PAD didasarkan atas adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi makro dan daerah, kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini, terutama disebabkan Covid-19. Adanya Silpa yang digunakan untuk tahun berjalan dan penambahan kegiatan baru serta perubahan pagu kegiatan,” jelas Hendri.

Sementara itu, untuk alokasi anggaran belanja langsung diarahkan pada peningkatan kembali pertumbuhan ekonomi yang terkoresi sangat rendah akibat Covid-19. Peningkatan pelayanan sektor kesehatan, peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan, ciptaan lapangan kerja baru, pengurangan angka kemiskinan, pemberdayaan kembali UKM serta membangun kesiapan masyarakat untuk budaya hidup baru.

Proses APBD Perubahan selanjutnya akan disempurnakan melalui konsultasi Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta OPD sebelum ditetapkan menjadi Perda. Sebagaimana nota yang disampaikan Wakil Wali Kota Padang tersebut pun ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Amril Amin akan melaksanakan Paripurna Internal dengan membentuk panitia khusus guna membahasnya. (ioc)