Sebuah Catatan Kecil dari Penulis

Setelah lebih dari dua tahun, akhirnya buku pertama ini rampung. Tentu saya berterimakasih sekali kepada KABARITA yang berkenan menerbit-cetakkan buku ini dengan sangat keren. Pun demikian dengan para tokoh yang berkenan pula memberi sepatah-dua patah kata, serta rekan-rekan yang memesan, dan mendiskusikannya.

Buku ini pada dasarnya berangkat dari skripsi S1 saya di Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas yang meneliti tentang kekuatan politik militer Pascaorde Baru. Pelbagai penyempurnaan dilakukan, pelbagai substansi ditambah-kurangkan sesuai perkembangan dinamika politik militer, dan tentu untuk kepentingan publikasi buku, sehingga “rasa skripsinya” sudah hilang hampir 60 persen.

Ihwal pembukuan skripsi ini, selain karena niatan pribadi, juga lantaran banyak pihak yang mendorongnya, terlebih pascaskripsi ini selesai disidangkan. Pelbagai alasan sebenarnya, misalnya terkait isu-isu seputar politik militer yang sangat menarik untuk terus dikaji, terutama dari perspektif politik. Dorongan inilah yang membuat saya terus semangat untuk menuntaskan pembukuan ini, bahkan setelah dua tahun sekalipun.

Sedikit bercerita, sejak menulis skripsi ini (kira-kira tahun 2016) sampai sekarang (2020), puluhan artikel mengenai militer dan politik di Indonesia telah saya tulis dan dimuat di pelbagai media cetak nasional, seperti Kompas, Tempo, Media Indonesia, Suara Pembaruan, dan Sindo. Begitu juga dengan media online, seperti Beritagar.id, Geotimes, dan The Conversation. Selain itu, saya juga menulis di pelbagai media lokal, khususnya di Sumatera Barat. Skripsi inilah yang membuat saya memutuskan untuk memfokuskan diri dalam kajian ini.

Dalam pembahasan kekuatan politik militer Pascaorde Baru, terbentang jalan nan panjang dalam melihat bagaimana politik militer terbentuk, memainkan peran, dan pengaruhnya dalam konstelasi politik nasional. Selain karena keterlibatan –meskipun sebagian kalangan berbeda pendapat– dalam sejarah kemerdekaan, dominasi dan pengaruh politik militer turut berperan dalam mengantarkan militer bertransformasi menjadi aktor utama di panggung politik Orde Baru. dengan posisi tersebut, militer kemudian menjadi salah satu basis kekuatan politik (selain Golkar) yang dominan ketika Orde Baru dan turut serta dalam melanggengkan kekuasaan rezim selama 32 tahun.

Baca juga :  Tiga Fraksi DPRD Sumbar Anggap Gubernur Masa Bodoh Soal Bantuan Terdampak COVID-19

Namun, era reformasi justru membalikkan 180 derajat dinamika sosial politik di Indonesia. Era reformasi meruntuhkan otoritarianisme maupun militerisme yang lazim pada Orde Baru. Reformasi juga mengantarkan Indonesia ke masa dimana supremasi sipil, HAM, dan demokrasi dijunjung tinggi. Perubahan rezim ini kemudian berpengaruh kepada pola relasi antara negara dengan masyarakat. Pengekangan dan pembungkaman yang dilakukan rezim Orde Baru, beserta penggunaan aparat untuk menopang kekuasaan kemudian dimentahkan.

Reformasi politik di Indonesia mengubah kekuatan dan perjalanan institusi militer di bidang politik. Reformasi berjasa dalam memunculkan perubahan-perubahan yang substansial dalam internal militer, serta dalam hubungan sosial kemasyarakatannya. Dalam konteks internal TNI, reformasi menghasilkan pengembaliak militer ke barak dan fokus pada tupoksi utamanya sebagai alat pertahanan negara melalui penghapusan doktrin Dwifungsi ABRI, hak politik prajurit, dan penghapusan fraksi ABRI di Parlemen. Sementara, dalam bidang sosial kemasyarakatan, reformasi menghasilkan ketiadaan pengekangan kebebasan sipil yang biasa dilakukan aparat militer ketika Orde Baru.

Akan tetapi, dalam perspektif politik juga, perubahan-perubahan yang terjadi terhadap militer tersebut tidak serta merta menghilangkan pengaruh dan kekuatan politik militer dalam konstelasi politik nasional. Dalam pelbagai kajian perihal kekuatan politik Pascaorde Baru, militer masih dikategorikan sebagai salah satu kekuatan. Sementara kita tahu bahwa pelbagai instrument yang mendukung kekuatan politik militer di Orde Baru telah dihapus, seperti doktrin Dwifungsi, hak politik, dan fraksi ABRI di Parlemen. Kemudian status pun dipertegas sebagai alat negara yang bertindak berlandaskan keputusan dan kebijakan politik negara yang diatur dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada titik inilah awal mula penelitian ini saya angkat dengan pertanyaan “mengapa?”.

Baca juga :  Genius Umar Ajak 150 Kota Anggota TPO Asia Pasifik Berwisata ke Pariaman

Meskipun memang kekuatan politik lainnya muncul, seperti mahasiswa, partai politik, kelompok kepentingan, birokrasi, dan pers. Namun dibanding dengan militer, kelompok tersebut tentu lebih memiliki fleksibelitas. Kelompok-kelompok tersebut, tiap-tiap anggota dan lembaga masih memiliki hak politik, kepentingan politik, atau pun afiliasi politik. Sementara militer secara tegas telah dilarang dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.

Namun, pengaruh militer terhadap kebijakan, situasi dan kondisi, serta dinamika politik pun masih terasa. Lingkaran kekuasaan pun juga diisi oleh para Jenderal purnawirawan militer. Pelbagai jabatan sipil, bahkan yang tidak termasuk dalam jabatan sipil yang dikecualikan dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI, juga diduduki oleh TNI. Tentu menjadi pertanyaan, ada apa ini? mengapa dan bagaimana bisa demikian? Anda akan menemukan benang merah pemahamannya dalam buku ini.

Pertanyaan mendasar buku ini adalah mengapa militer masih menjadi kekuatan politik pasca Orde Baru di Indonesia? Pertanyaan ini dilatarbelakangi konstruksi latarbelakang yang dibahas sebelumnya. Pendekatan dan paradigma dalam penulisan ini tentu berdasarkan kacamata politik, sehingga apabila dibaca dengan kacamata Reformasi Sektor Keamanan (RSK), cenderung akan bertolakbelakang. Penggunaan kacamata politik disini tentu bukan tanpa alasan, karena untuk membaca fenomena dan menjawab pertanyaan tersebut memang pendekatan ini yang paling memungkinkan dan relevan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, membaca sejarah menjadi keharusan dan keutamaan. Gunanya? tentu untuk memahami sebab-akibat dan pemetaannya. Buku ini membahas hal demikian, serta menyajikan bagaimana dinamika politik yang berkaitan dengan militer terjadi dan berlangsung pada masa penjajahan, kemerdekaan, sampai dengan pasca kemerdekaan (Orde Lama-Pascareformasi). Dengan alur demikian, buku ini berupaya membantu para pembaca untuk memahami bagaimana politik militer tersebut terbangun, membangun, berpengaruh, serta memainkan perannya. Poin utamanya, apa yang terjadi sekarang tentu tidak terjadi begitu saja, terdapat jalan panjang yang terbentang dibelakangnya.

Baca juga :  Jajak Pendapat UNICEF : 70 persen Anak Percaya Pemerintah Bisa Menangani COVID-19

Pertanyaan-pertanyaan yang sering bergelayut di ruang publik, seperti: apa yang menyebabkan perbedaan metode perjuangan antara sipil-militer pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan? Mengapa militer bisa berbeda pendapat dan pandangan dengan sipil dalam melihat persoalan negara serta solusinya? Apa pengaruh keterlibatan militer dalam sejarah kemerdekaan dengan kekuatan politiknya? Mengapa masih ada tuntutan agar militer kembali diberikan hak politik? Mengapa masih ada upaya menarik-narik militer ke dalam politik praktis? Mengapa masih ada upaya penguasaan militer secara politik? Serta pertanyaan lain yang relevan, lebih-kurangnya dapat ditemukan jawabannya di buku ini. Meskipun pasti akan debatable, namun setidaknya jawaban-jawaban di buku ini bisa memicu diskursus yang lebih produktif dan konstruktif.

Banyak pihak yang terlibat selama proses penulisan buku ini, dan tidak bisa satu persatu saya sebutkan. Namun, secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada para senior dan mentor –saya memanggil mereka abang–, Mufty Mukaarim, Al A’raf, Benny Sukadis, dan Ardi Manto Adiputra. Kemudian saya juga mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan SETARA Institute, tempat saya mengabdi, terutama kepada bapak Hendardi, Ismail Hasani, dan Halili, saya banyak sekali belajar dari mereka. Dan tentu kepada bapak Asrinaldi dan Zulfadli, dosen dan pembimbing skripsi saya di Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang.

Dan terakhir, tentu buku ini tidak sempurna. Namun dibalik ketidaksempurnaan tersebut, semoga buku ini dapat memperkaya bahasan militer dan politik di Indonesia, serta menjadi pemicu dan pemacu lahirnya buku-buku dan tulisan-tulisan lainnya yang membantah ataupun mendukung buku ini.

 

At least, selamat membaca, berdiskusi, dan bersenang-senang dengan buku ini!

Semoga bermanfaat! (Ikhsan Yosarie)