Bangkok, inioke.com–Thailand berencana untuk memperpanjang status darurat nasional, yang telah diberlakukan semenjak beberapa bulan lalu, sampai akhir Agustus. Kebijakan ini diberlakukan meskipun tidak ada laporan kasus lokal selama sebulan terakhir. Kabinet diharapkan akan menyetujui perpanjangan ini pada Kamis (23/7).

Dilansir dari Reuters, dekrit itu diambil setelah terjadi protes politik melawan pemerintah minggu lalu. Sekitar 2.000 orang melakukan demonstrasi di Bangkok menuntut pembubaran kabinet dan amandemen konstitusi.
Beberapa demonstrasi yang lebih kecil juga terjadi di Chiang Mai Ubon Ratcatchani dan direncanakan di beberapa provinsi lainnya dalam minggu ini. Meskipun begitu, Sekjen Dewan keamanan Negara, Somsak Roongsita menyebutkan keputusan itu akan dikeluarkan guna mencegah penyebaran virus, bukan untuk melarang demonstrasi tulis Bangkok Post.

“Pertemuan politik adalah subjek hukum, bukannya dekrit,” ia menambahkan.

Somsak dalam kapasitasnya sebagai sekjen Sekjen Dewan Keamanan nasional membuat rekomendasi kepada Governme nt Centre for COVID-19 Situation Administration (CSAA) pada Rabu (22/7).

Hingga senin, Thailand melaporkan sebanyak 3.169 kasus coronavirus dan 58 kematian. Seperti dikutip dari The Straits News, terdapat tujuh kasus baru di negara itu yang merupakan warga negara Thailand yang baru kembali dari India dan AS.

Baca juga :  Covid-19 Makin Merajalela, Pemprov Sumbar Gratiskan Tes Swab untuk Masyarakat

Thailand akan mengizinkan masuknya bisnis pertunjukan, buruh migran, pembuat film, turis kesehatan sebut juru bicara (CCSA), kata Taweesin Wisanuyothin seperti dilansir dari Reuters.

Pebisnis dari Singapura, Hongkong, Jepang, Korea Selatan Tiongkok diizinkan memasuki negara itu dalam kondisi tertentu. Selain itu, mereka yang diizinkan masuk adalah orang asing yang memiliki pasangan warga negara Thailand, anak-anak dari warga negara Thailand, orang-orang yang memiliki izin kerja, pemegang izin tinggal, pelajar asing dan tamu pemerintah. Mereka harus menjalani karantina selama 14 hari saat kedatangannya tulis the Straits Times.

Dilansir dari Bangkok Times, dengan status darurat ini, Perdana Menteri Thailand akan melarang siapapun untuk meninggalkan rumah dalam periode tertentu. mrlarang pertemuan besar, melarang laporan, menjual, mendistribusikan atau desiminasi setiap media yang memiliki konten yang bisa membuat takut masyarakat atau menyebabkan keresahan, melarang penggunaan transportasi dan kendaraan tertentu, melarang penggunaan pemakaian gedung tertentu atau mengevakuasi orang dari area tertentu. (patra)