Jakarta, inioke.com–Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para ASN atau PNS akan dicairkan secara serentak pada Jumat (15/5) nanti. Kabar gembira ini disampaikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“THR diharapkan serentak, paling lambat adalah pada hari Jumat ini tanggal 15 ini,” ujarnya melalui teleconference, Senin (11/5).

Sri Mulyani menyampaikan, Peraturan Presiden (PP) serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai THR ini telah diselesai dan akan segera dirilis. Saat ini hanya tinggal menyiapkan satuan kerja untuk mengeksekusi penyalurannya. Anggaran THR PNS untuk tahun ini telah disiapkan pemerintah sebesar Rp 29,382 triliun. Anggaran ini terdiri anggaran untuk PNS Pusat, PNS Daerah dan Pensiunan PNS yang totalnya berjumlah 8,2 juta jiwa.

Untuk PNS Pusat dianggarkan Rp6,775 triliun untuk 875.096 PNS dan 925.508 TNI/Polri. Kemudian untuk PNS Daerah dianggarakan Rp 13,898 triliun untuk sebanyak 3.200.854 orang.

Kemudian, pensiunan juga akan tetap menerima THR pada tahun ini yang dianggarkan sebesar Rp 8,708 triliun untuk 3.168.712 orang.

Baca juga :  Pemko Padang Panjang Wajibkan Karantina bagi Pendatang dari Daerah ┬áZona Merah

Sri Mulyani menyampaikan, sebagai langkah penanganan Covid-19 pada semua sendi kehidupan di Indonesia, Presiden telah menetapkan bahwa THR tahun 2020 akan dibayarkan kepada seluruh ASN, TNI dan Polri, untuk Eselon III ke bawah. Komponen THR tersebut terdiri dari gaji pokok dan tunjangan melekat. Namun tidak termasuk tunjangan kinerja.

“THR juga tetap diberikan kepada para pensiunan ASN, TNI, dan Polri sebagai masyarakat yang rentan terdampak covid-19,” ujarnya.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap penanganan Covid-19, pejabat negara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, serta pejabat negara lainnya, kemudian pimpinan lembaga pemerintah, Pejabat Eselon I dan II, serta pejabat fungsional yang setara eselon I dan II tidak diberikan THR.

“Kebijakan pembayaran THR tersebut berlaku harmonis, baik di pusat maupun di daerah,” katanya.

Kebijakan THR tahun 2020 berlaku sama untuk ASN Daerah, yaitu dikecualikan untuk pejabat negara, pejabat eselon I dan dan II, serta pejabat fungsional yang setara eselon I dan II. Besaran THR yang diberikan kepada pejabat eselon III ke bawah meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Namun tidak termasuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), insentif, atau tunjangan kinerja. (io)

Baca juga :  BW Duga Pemaksaan Pilkada 9 Desember terkait Calon Petahana