Jakarta, inioke.com–Setiap kebijakan atau regulasi yang diterbitkan Kementerian ESDM hendaknya mendukung pelaksanaan dan penguatan peran BUMN Energi. Juga dapat diimplementasikan secara baik sehingga BUMN dan masyarakat dapat merasakan manfaat dan nyaman atas setiap kebijakan atau regulasi yang diterbitkan. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, dalam rapat virtual dengan Pertamina, PLN dan PGN, Kamis (16/4) siang.

Kebijakan Menteri ESDM, yang dimaksud Nevi adalah Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Selain itu, terdapat juga peraturan turunan dari Permen ESDM tersebut yaitu Keputusan Menteri ESDM Nomor 89 K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 90 K/10/MEM/2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyaluran Gas Bumi Kepada Pengguna Gas Bumi di Bidang Industri.

“Khusus pada dukungan penanganan covid-19 yang dilakukan pihak pemerintah dan semua institusinya, saya meminta memperhatikan point penting di sektor energi ini khususnya gas bumi. Perlu ada relaksasi dalam pelaksanaan kontrak jual beli dengan pemasok gas bumi yang dilakukan PGN. BPH Migas juga perlu mengkaji kemungkinan pelaksanaan keringanan pada pengenaan iuran kegiatan usaha, dan untuk mendorongh pemanfaatan LNG diperlukan realisasi insentif fiskal berupa pembebasan PPN untuk LNG,” ujar Nevi.

Baca juga :  Begini Desain Masker Khusus Penyandang Bisu dan Tuli

Ia menuturkan, saat semua pihak sedang fokus untuk menghadapi dan mencoba keluar dari pandemi COVID-19, seyogyanya penerbitan regulasi atau kebijakan yang kontra produktif dihindari. Menurutnya, dari aspek pengelolaan BUMN, penerbitan Permen ESDM Nomor 8 tahun 2020 akan memiliki dampak terhadap pelemahan kemampuan keuangan BUMN atau bahasa terangnya akan membuat BUMN rugi.

“Saat ini masyarakat yang menjadi pelanggan-pelanggan PGN tidak dapat menyerap volume gas sesuai kontrak. Sebagian besar pelanggan industri mengurangi produksi atau menutup usahanya untuk sementara. Sehingga prioritas untuk menangani masalah ini adalah pada relaksasi pelaksanaan ketentuan kewajiban untuk mengambil atau membayar (take or pay) antara BUMN Gas dengan para pemasoknya agar dapat diteruskan kepada pelanggan industrinya. Apabila Pemerintah tetap pada keputusan untuk memberikan penugasan kepada BUMN Gas agar menurunkan harga jualnya, maka harus ada kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah dengan mekanisme dan bentuk yang jelas untuk menjaga keekonomian dan keberlanjutan usaha BUMN,” papar politisi PKS itu.

Nevi menjelaskan, meskipun kini kondisi ketahanan energi listrik diperkirakan aman selama masa bencana non alam akibat mewabahnya virus corona, namun faktanya hingga saat ini belum ada kepastian waktu kapan wabah ini bisa dikendalikan. Tindakan preventif dari seluruh BUMN Energi strategis seperti Pertamina, PGN dan PLN, menjadi sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Baca juga :  Bung Hatta, Ulama Tanpa Panggilan "Ulama"

Legislator Sumatera Barat II ini mengatakan, bahwa kebijakan Pemerintah memberikan beragam stimulus untuk membantu masyarakat menghalau dampak pandemi corona, mulai dari keringanan pembayaran hingga penggratisan dan pemberian diskon tarif listrik sudah sangat baik. Namun di lapangan banyak keluhan masyarakat bahwa kebijakan ini belum diturunkan. Sasaran pemerintah melalui PLN, bahwa pelanggan 450 VA mendapat penggratisan sedangkan pelanggan 900 VA mendapat diskon 50 persen masih belum cukup. Pelanggan 1.300 VA, kini juga sangat terdampak minimal mesti diberikan perlakuan semisal diskon 25 persen.

“Kami masyarakat Sumatera Barat sudah banyak berterima kasih kepada BPH MIGAS. Alokasi solar subsidi tahun 2020 naik 15 persen dibandingkan tahun 2019, padahal biasanya kenaikan solar cuman 1-3 persen. Namun antrian di SPBU masih banyak terlihat,” ungkap Nevi.

Beberapa masukan dari masyarakat yang dihimpunnya, nasib rakyat (khususnya di pelosok) agak terganggu akibat kesulitan pasokan barang/jasa yang dibutuhkan. Mestinya anggaran Rp1,77 triliun dari subsidi BBM, Rp2,5 triliun dari subsidi listrik, dapat digunakan untuk alokasi penanganan wabah COVID-19 ini sehingga menjamin ketersediaan keperluan energi buat rakyat kecil.

Baca juga :  Komisi I DPRD Sumbar Puji Pemerintah Nagari Kumanis dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat

“Saya berharap, ketersediaan energi berupa BBM, gas dan listrik ini bukan hanya untuk 3 bulan saja. Kita tidak tahu, corona ini kapan usai, Rp450 triliun yang disiapkan pemerintah mesti efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan rakyat kecil. Kami di Komisi VI, sepakat meminta kepada Pertamina PGN dan PLN untuk tidak menjalankan peraturan/regulasi yang dapat menimbulkan kerugian sampai ada Kejelasan dan mekanisme insentif maupun kompensasi yang diberikan,” tutup Nevi. (io/rel)