Pasaman Barat, inioke.com–Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat menegaskan keterbukaan informasi hak masyarakat. Data dan dokumen wajib terbuka dari semua OPD, maupun lembaga negara yang menggunakan uang rakyat.

Menurut Ketua KI Sumbar Nofal Wiska, saat membuka Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi di aula kantor bupati Kabupaten Pasaman Barat, Senin 19/10), keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat dan kewajiban bagi pemerintah yang menggunakan uang negara.

“Jadi, tidak ada alasan lagi bagi masyarakat yang mengatakan bahwa lembaga itu tertutup. Dan Informasi yang diminta tidak diberikan,” papar Nofal Wiska.

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sumbar, Samsul Bahri, menegaskan jika keterbukaan informasi saat ini sudah terstruktur dengan adanya PPID.

“Saya kira APBD Pasbar tahun 2020 masih banyak masyarakat yang tidak tahu. Padahal itu hak masyarakat, kemana saja uang rakyat itu dibelanjakan,” kata Samsul Bahri.

Ia melanjutkan, saat ini yang sudah mulai terbuka dengan anggaran adalah nagari. Papan pengumuman yang berisi APB Nagari sudah mulai wajib dicantum di nagari-nagari.

Baca juga :  Hujan Deras Guyur Agam, Batang Sitalang Mengamuk

“Kalau perlu, APBD Kabupaten Pasaman Barat itu dicantumkan seperti APB Nagari. Jelas kemana perginya uang negara itu. Dinas pendidikan berapa menyedot anggaran, Dinas PUPR berapa pembangunan yang dilakukan. Gaji pegawai berapa besarnya,” tandas Samsul Bahri.

Pentingnya penyebarluasan informasi bagi masyarakat, bisa dilihat saat ini. Tidak sampainya pesan atau informasi yang utuh kepada masyarakat, bisa turun tuntutan masyarakat, seperti demo misalnya.

UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga harus dibarengi hendaknya dari keinginan masyarakat tentang keterbukaan informasi. Kabupaten Pasaman Barat masih 10 besar dalam keterbukaan informasi publik.

“PPID Kabupaten Pasaman Barat yang masuk 10 besar di Provinsi Sumbar akan terus berbenah. Kegiatan Bimtek tersebut diprakasai oleh KI Sumbar yang bekerja sama dengan Kominfo Pasbar,” tutur Samsul Bahri.

Peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Sengketa Informask (PSI) antusias dan heboh mempertanyakan tentang A-Z Keterbukaan informasi publik.

“Apakah keterbukaan informasi itu hanya penilaian saja, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan dan tidak mendapatkan informasi publik itu,” ujar Erla saat sesi tanya jawab Bimtek PSI bertemakan Jadilah Pemohon Informasi yang Cerdas dan Bertanggung Jawab.

Baca juga :  Mudahkan Urus SIM, Kombes Singgamata Diganjar Pin Emas Kapolri

Komisioner KI Sumbar membidangi PSI, Arif Yumardi yang menjadi narasumber membeberkan pola penanganan informasi publik hingga sampai bersengketa di Komisi Informasi.

“Apa saja asal itu informasi badan publik yang dibiayai APBD atau APBN atau bantuan asing dan sumbangan masyarakat. Semua itu publik berhak tahu, tentu lewat mekanisme. Butuh informasi minta dengan surat lengkapi fotokopi identitas diri. Jika tak diberi ajukan keberatan tidak direspon juga sengketa ke Komisi Informasi,” ujar Arif Yumardi.

Soal pidana ketebukaan informasi publik UU 14 tahun 2008 tegas mengatur.

“Jika sudah melewati putusan KI dan tidak juga diberikan ada kerugian bagi publik jika tidak diberikan informasi maka bisa melaporkan ke pihak kepolisian, pidana informasi publik itu delik aduan,” ujar Arif. (ioc/rls)