Pesisir Selatan, inioke.com–Akibat tidak terdata dalam pembagian beras bantuan dampak COVID-19, warga Nagari Painan Induk, Pesisir Selatan, protes. Sebagian warga yang tidak mendapat bantuan merasa kecewa dan menilai bantuan tidak tepat sasaran.
Sejumlah warga mendatangi kantor Wali Nagari Painan Induk, tempat pembagian beras tersebut, Selasa (14/4). Kedatangan mereka karena tidak terdata dalam bantuan yang sudah ditentukan Pemkab.
Rosnimar (45), salah seorang warga, mengaku tidak menerima bantuan. Padahal, ia tidak lagi berjualan sejak adanya pembatasan kunjungan RSUD M Zein Painan.
“Padahal saya hanya pedagang kaki lima di sana. Sehari-hari penghasilan untuk hidup saya hanya dari berjualan di rumah sakit itu,” ungkapnya kepada saat mendatangi Kantor Wali Nagari.
Bahkan, ia mengaku telah menyerahkan Kartu Kekuarga (KK) pada Kepala Jorong.  Namun, karena hasilnya seperti itu ia merasa pemerintah tidak adil.
“Masa iya, orang yang sudah menerima BPT masih saja dapat bantuan corona. Sementara, masyarakat miskin seperti kami tidak dapat,” ujarnya.
Berbeda dengan Roza (40), menurutnya, ia tidak pernah terdata bantuan itu. Padahal, ia sangat membutuhkan. Apalagi, sejak adanya wabah virus corona, dirinya mulai kesulitan ekonomi.
“Banyak buruh harian lepas lainnya seperti tukang ojek dan buruh di cucian mobil serta pekerja non formal lainnya yang tidak dapat bantuan di sini,” terangnya.
Sementara itu, Wali Nagari Painan Induk, Harwal Nurdin mengatakan, pendataan bantuan terdampak langsung COVID-19 tersebut sudah dilakukan  berdasarkan instruksi Camat, nomor 90/C.IV J/2020 tentang Permintaan Data Masyarakat Terkena Dampak Langsung Covid tanggal 4 April 2020.
Dalam instruksi itu, katanya, Camat meminta pada Wali Nagari se Kecamatan IV Jurai untuk mendata warga yang terdampak langsung COVID-19. Adapun kriteria yang mendapat bantuan adalah masyarakat berprofesi sebagai supir angkot, travel dan bus. Kemudian, pekerja pemandu wisata, pengendara ojek, pedagang sekitar sekolah akibat sekolah diliburkan, sehingga yang bersangkutan tidak berdagang lagi serta pedagang kaki lima.
“Kalau tukang parkir kata bupati tidak dapat bantuan,” tegasnya.
Dijelaskan Harwal, Pemerintah Nagari awalnya telah mengirim sebanyak 500 penerima, namun yang diakomodir Pemerintah Kabupaten hanya 168 penerima saja. Selama ini, ia mengaku Pemerintah Nagari tidak pernah diajak rapat soal penerima bantuan.
Ia menegaskan, jika masih ada warga kurang puas, silakan datang ke Kantor Bupati. Kendati demikian, ulasnya, Pemerintah Nagari akan tetap menanyakan persoalan itu pada Pemerintah Kabupaten.
“Ya, kami akomodir semua masukkan dari masyarakat ini. Kami akan tetap perjuangkan, sehingga semua masyarakat yang layak dapat, menjadi dapat,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Bagian Humas dan Protokol, Rinaldi menyampaikan, Pemkab Pessel mulai mendistribusikan bantuan beras pada masyarakat terdampak langsung COVID-19 hari ini. Sebanyak 140 ton beras didistribusikan kepada 15.555 keluarga. Kategori penerima adalah masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di luar penerima PKH dan BPT. Masing-masing keluarga dapat 9 kilogram beras per bulan beras yang diambil dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan beras pemerintah ini. (ion)
Baca juga :  Nekat Mudik Akan Disuruh Putar Balik ke Asal Perjalanan