Padang, inioke.com–Tiga Fraksi di DPRD Sumbar, meminta Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, segera mencairkan bantuan sosial terdampak COVID-19. Mereka menilai, Gubernur masa bodoh dengan kondisi perekonomian masyarakat yang terpuruk akibat wabah corona ini.

Semakin memiriskan, di saat masyarakat disuruh menaati aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB), kehidupan mereka tidak diperhatikan, sehingga PSBB tersebut tidak ada artinya untuk menekan penyebaran COVID-19. Kondisi demikian, membuat HM Nurnas (Fraksi Demokrat), Hidayat (Fraksi Gerindra) dan Afrizal (Fraksi Golkar) mengambil tindakan tegas terhadap Gubernur sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Sumbar.

“Sampai saat ini, baru kota Pariaman, Padang Panjang, Bukit Tinggi dan kabupaten Agam yang memberikan data. Belum juga bertambah, bahkan ada kabar terbaru, malah data Agam dikembalikan, ini cukup aneh,” tegas Nurnas, mewakil Fraksi Demokrat, dalam konferensi pers di DPRD Sumbar, Kamis (30/4).

Semestinya, lanjut Nurnas, sebelum PSBB bantuan langsung tunai tersebut sudah diterima masyarakat, sehingga tidak bertele-tele seperti saat ini.

“Pada waktu itu kita sudah minta sama gubernur agar segera, gubernur mengatakan ya, namun sampai saat ini, masih juga tidak bergerak,” tambahnya lagi.

Baca juga :  KPW II–P3MD Sumbar Minta Pemerintah Nagari/Desa Cairkan BLT DD 100 Persen Bulan ini

Pernyataan Nurnas tersebut dipertegas Hidayat atas nama Fraksi Gerindra, ia meminta agar paling lambat Senin depan (4/5) bantuan tersebut harus sudah diterima masyarakat.

“Jangan tunggu data ideal baru dicairkan BLT. Berapapun data yang masuk langsung cairkan, karena jika masih juga dilalaikan maka akan menimbulkan dampak sosial lebih parah,” tegas Dayat.

Ditambahkannya, jika sampai Senin depan, BLT tidak juga dicairkan maka DPRD akan mengusulkan pada Presiden agar Ketua Gugus Tugas COVID-19 Sumatera Barat diganti. Karena tidak mampu melaksanakan tugas sebagai ketua dan Gubernur Sumbar yang semestinya melindungi masyarakat di saat bencana terjadi.

“Jika tidak juga dicairkan sampai senin depan, kami akan gugat Gubernur, bila perlu langsung ke Presiden, agar ketua gugus tugas diganti saja dengan TNI atau Polri. Karena Gubernur tidak nampak manajemen kepemimpinannya, khususnya dalam berkordinasi dengan berbagai pihak dalam penanggulangan COVID-19,” tegas Dayat mamburangsang.

Dari awal DPRD sudah memahami aturan dan tidak ada sedikitpun menghalangi, malah mendukung total agar segera bantuan diberikan. Namun sampai saat ini perencanaan itu juga tidak jelas, bahkan mengakibatkan kordinasi dengan kabupaten/kota makin tidak jelas. (gyn)

Baca juga :  Faldo-Febby Silaturahim "Bagurau Saluang jo Dendang" Virtual di Facebook