Padang, inioke.com–Ketua Tiga lembaga bentukan UU di Sumbar, Ombudsman, Komnas HAM dan Komisi Informasi berkumpul di kantor Ombudsman, Jumat (14/8) lalu. Pertemuan itu menyepakati klaster pengawasan penanganan covid-19 di Sumbar.

“Klaster ini akan memuat bagaimana orang sembuh dari covid, terus apa yang dilakukan ketika terpapar, juga mensosialisasikan upaya pencegahan dan menyampaikan secara pas agar kejenuhan publik hidup saat wabah ini tidak memuncak,” ujar Ketua Ombudsman Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani.

Menurut Yefri, harus ada cara tepat dalam memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan covid-19 di Sumbar.

“Bisa tegas tapi terukur atau menggunakan kearifan lokal tapi pas sehingga antisipasi penyebaran covid-19 bisa dilakukan dengan protokol kesehatan, sehingga itu pembentukan klaster pengawasan penanganan covid-19 Sumbar oleh Komnas HAM, Komisi Informasi dan Ombudsman, sangat pas,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska menilai pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Sumbar tujuannya baik.

“Tapi kesadaran akan protokol kesehatan di masyarakat sangat sulit terwujud. Padahal mengantisipasi daya sebar virus ini menurut pakar epidiomologi hanya mengandalkan protokol kesehatan, masker, jaga jarak dan cuci tangan,” kata Nofal.

Baca juga :  Survei Revolt Institute: Warga Dukung PSBB, Tapi 80,37 Persen Responden Cemas Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Pokok

Sementara Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi menilai adaptasi kebiasaan baru kebijakan dilematis yang memang mengharapkan partipasi masyarakat.

“New normal untuk memulihkan ekonomi yang semakin terpuruk, integrasi publik silahkan tapi jangan abai dengan protokol kesehatan,” tutur Adrian.

Kepala Komnas HAM Sumbar Sulatnul Aripin menegaskan soal selamatkan masyarakat pemerintah harus tampil kedepan.

“Justru jika pemerintah lebih mengedepankan kepentingan lain, sehingga korban covid-19 terus meningkat, maka pemerintah sudah bisa dibidik dengan pasal-pasal pelanggaran HAM,” tukasnya. (ioc)