Padang, inioke.com–Keterbukaan informasi publik adalah keharusan, terutama badan publik yang menggunakan uang rakyat.

“Hari gini badan publik tidak terbuka, duh kebangetan, tuh,” ujar Kabag Umum dan Keuangan Politeknik Pelayaran Sumbar, Zainal Arifin, saat penyambutan Tim Visitasi KI Sumbar, Kamis (15/10).

Tim visitasi KI Sumbar dikoordinir langsung oleh Ketua Monev KI Sumbar Tanti Endang Lestari didampingi Adrian sebagi anggota dan Tiwi Utami selaku verifikator.

Ketua Monev 2020 KI Sumbar Tanti Endang Lestari dalam diskusi menggali 5K (Komunikasi, Koordinasi, Komitmen, Kolaborasi dan Konsistensi) mempertajam pola pelayanan informasi publik di Poltek Pelayaran.

“Poltek ini UPT Kemenhub tentu pola pelayanan dan pengelolaan informasi publiknya mengacu kepada peraturan Menhub tentang keterbukaan infomasi publik,” ujar Tanti.

Tanti juga menggali terkait pelayanan permohonan informasi publik.

“Jangan polanya tidak merujuk kepada UU 14 tahun 2008 dan Peraturan Menhub tentang keterbukaan informasi publik,” ujar Tanti.

Sedangkan anggota Tim Visitasi Adrian Tuswandi melihat ada komitmen dan itikad UPT Poltek Pelayaran dalam menerapkan keterbukaan informasi publik.

“Bahkan terbuka badan publik masih banyak publik meragukan dan tidak percaya, itu tantangan. Di Poltek Pelayaran sebagai lembaga pendidikan, meski sejak seleksi penerimaan taruna dan taruninya sudah menerapkan ketebukaan informasi publik,” ujar Adrian.

Baca juga :  Padang holds bonsai exhibition to increase tourist visits

BOS Terbuka Terang Benderang di SMK 3 Pariaman

Sementara itu, dalam visitasi ke SMK Pariaman, Kepala Sekolah Rapuddin pastikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah informasi publik terbuka.

“Tidak ada ditutup-tutupi kita buka semuanya ke masyarakat teutama kepada orang tua tarun,” ujar Rapuddin didampingi PPID Puji Priyanto.

“Ada banyak hal informasi publik termasuk pembiayaan sekolah dan dana BOS disampaikan terang benderang kepada publik terutama kepada orang tua siswa,” ujarnya

Puji Priyanto menambahkan pola pelayanan informasi publik di SMK 3 ini atas inisiatif sekolah.

“Kita komit dan konsisten, dimana struktur PPID merupakan inisiatif Kepsek dan merujuk kepada UU 14 tahun 2008 dan Perki 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik,” ujar Puji.

Anggota Tim Visitasi KI Sumbar Adrian Tuswandi lebih melihat pola pelayanan informasi publik di SMK 3 Pariaman.

“Harus pastikan pola pelayanannya, karena pemohon informasi itu menurut UU 14 tahun 2008 adalah pemohon intelektual dan bertanggungjawab, PPID bisa menolak pemohon informasi kalau tidak memenuhi syarat legal standing,” ujar Adrian.

Baca juga :  Haramkah Shalat Jum’at Saat Wabah COVID-19?

Tanti Endang Lestari menekankan SMK 3 Pariaman 2019 meraih prediket informatif.

“Saya menekankan supaya lebih upgrading lagi dalam aplikasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik,” ujar Tanti.

Di III Koto Aur Malintang Keterbukaan Informasi Urusan Masyarakat Tak Pakai Jasa Calo Lagi

Masuk ke halaman Nagari III Koto Aur Malintang, Adrian Tuswandi biasa disapa Toaik, terkejut merasakan ada aura keterbukaan informasi publik di nagari perbatasan Padang Pariaman dengan Agam itu.

“Terasa aura keterbukaannya semoga tidak di saat visitasi,” ujar Adrian Toaik.

Keterkejutan Toaik pun spontan kembali saat masuk ke kantor pemerintahan nagari tersebut.

“Kalah PPID Padang Pariaman,” ujar Toaik berseloroh kepada Kadis Kominfo Padang Pariaman Zahirman yang mendampingi tim visitasi ke III Koto Aur Malintang.

Ketua Tim Monev KI Sumbar Tanti Endang Lestari mengatakan Nagari III Koto Aur Malintang masuk nominasi dari 136 lebih nagari yang dinilai Komisi Informasi Sumbar.

“Konsekuensi sebagai nominator adalah divisitasi oleh KI sebagai penilaian tahap tiga, ada uji faktual dan penggalain 5K dari pimpinan badan publik,” ujar Tanti.

Baca juga :  Andari Gusman : Milenial Minangkabau Harus Percaya Diri dan Berani Keluar dari Zona Nyaman

Kadiskominfo Padang Pariaman mengatakan Pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang sarat anugerah atas pencapaian kerjanya.

“Nagari terbaik digital dan keterbukaan informasi publik penilaian Kominfo Padang Pariaman,” ujarnya.

Meraih terbaik anugerah keterbukaan informasi publik di Sumbar maka model di nagari ini kata Kadis Kominfo akan menjadi percontohan untuk nagari se Padang Pariaman atau se Sumbar.

Wali Nagari III Koto Aur Malintang Azwat Mardin mengatakan visi saat maju dua tahun lalu adalah untuk menyatakan keterbukaan informasi publik.

“Keterbukaan informasi publik adalah bagian dari program nagari, kami fokus pada PPID karena ada ketak-menyambungnya informasi sebelum tahun 2019, kini semua masyarakat nagari baik di ranah dan rantau sangat terpuasi,”ujarnya.

Bahkan Azwar Mardin menyatakan adanya keterbukaan informasi publik maka sejak 2019 masyarakat tidak pakai calo lagi untuk memperoleh layanan dari pemerintahan nagari.

“Sebelum kita masifkan keterbukaan informasi, yang berurusan di sini hanya lima atau tujuh orang saja yang tahu soal pelayanan di sini. Kini semua masyarakat bisa memperoleh layanan tidak memakai jasa calon lagi,” ujarnya. (rilis)