Padang, inioke.com–Terkait peristiwa di Lubuk Paraku dengan petugas PSSB, Ketua KPU Sumbar, Amnasmen menjelaskan kronologinya. Ia bolak-balik antara Solok-Padang dalam masa pemberlakuan PSBB agar bisa tetap hadir dan masuk kantor 2 atau 3 kali seminggu.

Lalu, peristiwa terjadi pada Rabu (13/5). Ia berangkat dari Solok menuju Padang sesuai standar protap Covid-19. Ia dan sopirnya selalu memakai masker sejak berangkat dari rumah. Sekitar jam 12.00 WIB, ia sampai di posko pemeriksaan kesehatan Covid 19 Lubuk Paraku.

“Seperti biasanya saya dan sopir turun dari mobil, menuju tempat cuci tangan untuk dibersihkan. Kemudian melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan petugas memberitahukan dengan  memperlihatkan suhu tubuh saya 36,3 derajat celcius. Demikian juga proses yang dialami sopir saya. Pada saat pemeriksaan petugas juga menanyakan tujuan. Saya jawab dalam rangka dinas di KPU Provinsi Sumbar dan saya dengan kendaraan dinas,” papar Amnasmen.

Ia melanjutkan, selesai pemeriksaan ia kembali menaiki mobil dan antre untuk keluar jalur pemeriksaan guna melanjutkan rencana perjalanan menuju Padang. Namun, saat mobil mulai berjalan tiba-tiba dari arah depan mobil diberhentikan oleh seorang petugas perempuan.

Baca juga :  Launching 24 Juli Nanti, MTQ Nasional di Sumbar Dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan

“Saya disuruh periksa dan saya jawab bahwa kami sudah melakukan pemeriksaaan. Dengan satu teriakan kemudian ditanyakan kepada petugas pemeriksaan apakah saya sudah diperiksa. Dijawab petugas pemeriksa bahwa saya sudah selesai diperiksa,” ujarnya.

Kemudian, pada awalnya mobil sudah dipersilakan jalan oleh petugas lain, namun kembali petugas perempuan itu memanggil untuk menanyakan KTP dan menyuruh Amnasmen turun. Ia pun mengeluarkan KTP dari dompetnya untuk diserahkan. Melihat di KTP berdomisili di Kota Solok, perempuan itu mengatakan tidak bisa masuk Kota Padang. Perempuan itu tetap keukeuh meski sudah dijelaskan bahwa ia dinas di Padang sebagai Ketua KPU Sumbar.

“Hingga kemudian terjadilah dialog yang kurang baik ketika yang bersangkutan meminta surat tugas. Saya jelaskan bahwa saya tidak bawa surat tugas karena ini pemberlakuan baru dan saya janjikan nanti sore waktu kembali akan saya bawa surat tugas. Namun untuk sementara saya tinggalkan KTP. Namun yang bersangkutan dengan arogan tetap mengatakan tanpa surat tugas tidak bisa masuk Kota Padang. Bahkan, sampai mengatakan silakan catat namanya dan laporkan dia pada atasannya atau Wali Kota, serta jangan mentang Ketua KPU bisa seenaknya,” lanjut Amnasmen.

Baca juga :  PSBB Sumbar Terakhir Hari ini, Kemungkinan Diperpanjang

Akhirnya, petugas dari Polisi Militer yang menerima KTP Amnasmen untuk ditinggalkan dan dibuatkan tanda terima. Kemudian diserahkan kepada Amnasmen, namun perempuan tersebut tetap menyampaikan kata yang tidak pantas yang sebelumnya Amnasmen terpancing untuk berdebat.

“Tanpa setahu dan seizin saya kejadian itu direkam oleh rekan ibu tersebut. Itu saya ketahui setelah ada postingan facebok pribadi seseorang yang diberitahu beberapa teman-teman pada sore hari,” imbuhnya.

Dalam postingan akun facebook atas nama Rita Sumarni diunggah foto KTP Amnasmen secara jelas dan 3 video kejadian di posko perbatasan tersebut. Unggahan foto dan video tersebut disertai kata-kata, MENGAKU KETUA KPU SUMBAR TAPI TIDAK ADA SURATNYA SATUPUN DENGAN DATA DAN SURAT JALANNYA DARI KPU SUMBAR KTP NYA SOLOK TIDAK DIBOLEHKAN MASUK PADANG DIA MELAWAN PETUGAS COVID 19 POSKO LUBUK PERAKU PADANG.

“Dari postingan facebook atas nama Rita Sumarni tersebut saya merasa yang bersangkutan menyalahgunakan KTP yang saya tinggalkan dan juga rekaman tersebut untuk kepentingan pribadinya di facebook. Saya merasa yang bersangkutan sengaja menyerang kehormatan saya,” pungkasnya.

Baca juga :  Pemkab Tanah Datar Perbolehkan 323 Masjid Gelar Salat Jumat

Atas peristiwa tersebut, Amnasmen sedang menyusun dan melengkapi bukti-bukti untuk dilaporkan kepada penegak hukum dengan alasan dan pertimbangan proses hukum sebagai bentuk klarifikasi yang diposting di facebook.

“Jangan ini terjadi lagi pada pihak lain. Saya merasa yang bersangkutan menggunakan dokumen tugas-tugas dinas untuk kepentingan pribadi di facebook dengan menyerang kehormatan orang,” ungkap Amnasmen. (gyn)