Padang Panjang, inioke.com–Pemko Padang Panjang menerapkan keterbukaan informasi publik dalam menyalurkan bantuan sosial terdampak COVID-19. Prinsip transparansi ini diaplikasikan dalam http://bansos.padangpanjang.go.id. Di situs itu, semua orang bisa melihat siapa saja penerima bansos di Kota Serambi Mekah tersebut.

“Silahkan cek di website kita, apakah kepala keluarganya terdaftar menerima bantuan dampak COVID-19. Bagi yang belum terdaftar tapi warga Padang Panjang dan terdampak bawa KTP dan KK ke Dinas Sosial Padang Panjang,” ujar Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran.

Di website itu, lanjut Tokoh Keterbukaan Informasi Publik Sumbar tahun 2019 ini,  semua program bansos JPS tertera gamblang data by name by adress penerimanya berbasiskan kelurahan.

Memajang program bansos, nama serta alamat jelas penerimanya menurut Fadly adalah wujud keterbukaan dan meniadakan dusta di antara masyarakat dan pemerintah.

“Ini juga mengajak partispasi publik untuk memantau penyalurannya,” katanya.

Keterbukaan Pemko Padang Panjang dalam penyaluran bansos ini langsung diapresiasi Ketua Komisi Informasi Sumbar, Nofal Wiska, saat membuka web penerima bansos Padang Panjang tersebut, Minggu (3/5).

Baca juga :  155 Anak Yatim dan Piatu Terima Infak Masjid Ukhuwah Balai Kota Padang

“Ini sangat sesuai sekali dengan pengelolaan informasi publik saat PSBB. Penerima bantuan bersumber dari APBD dan APBN adalah informasi publik serta merta karena dibutuhkan oleh banyak orang di Padang Panjang,” ujarnya.

Menurut Nofal apa yang dicetuskan Padang Panjang tidka tidak mahal dan tidak rumit. Kalaupun mahal, katanya, itu mungkin ada pada niat dan komitmen serta konsistensi untuk menerapkan UU Keterbukaan Informasi publik (KIP).

“Kalau kepala daerah saja mau berterus terang apa adanya, pasti bisa ditiru daerah lain di Indonesia,” ujarnya.

Cara mudah lainnya, membuka data penerima bansos ke publik, menempel daftar penerima di titik strategis nagari, kelurahan atau desa di Sumbar.(ion)