Oleh: Deddy Arsya

 

Di atas sebuah bendi yang sedang menuju ke pinggiran kota, di samping kusir yang telaten memainkan tali kekang, duduk Bahder  Johan.  Usianya belum belasan tahun ketika itu. Dari atas bendi itu, dengan mata kanak-kanaknya, dia menyaksikan serdadu-serdadu berkuda (kavelari) Belanda tampak berparade di jalan-jalan kota. Mereka, kenang Bahder Johan di kemudian masa yang jauh, “berkeliling kota dengan gagah tapi menakutkan.”  Di daratan Minangkabau dan di kota Padang sendiri, telah terjadi pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda. “Aku mendengar dari pembicaraan orang-orang, telah terjadi peperangan antara orang-orang Minangkabau dengan serdadu-serdadu pemerintah Belanda,” tulis Bahder Johan pula. Peperangan itu, dalam pendengaran kanak-kanak Bahder,  terjadi karena orang-orang Minangkabau merasa  “Belanda telah melanggar Plakat Panjang.” Kita yang berada di masa kemudian mengenangnya sebagai rangkaian Pemberontakan Pajak.  Dan akibat dari pemberontakan itu telah mempengaruhi ‘pemandangan’ kota Padang dan kota-kota lainnya bahkan beberapa tahun setelahnya: konsenstrasi militer di kota-kota di Sumatera Barat masih terlihat, parade lebih sering diadakan tanda waspada akan terjadi pemberontakan lanjutan atau sekedar untuk memberi takut.

Ketika militer masih sibuk memadamkan remah-remah pemberontakan, di Sumatera Barat, pada waktu yang bersamaan, tenaga dan ahli kesehatan juga tengah lintang-pukang menghampang penyebaran wabah cacar. Di Padang, epidemi ini malah menjangkit demikian cepat dan demikian massif. Vaksin yang ada dirasa tidak memadai untuk mencegah penyebaran. Epidemi ini juga diramalkan akan berlangsung dalam waktu yang tidak singkat. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Belanda merasa perlu untuk menghemat benih vaksin yang ada sebagai vaksin cadangan untuk waktu yang akan datang. Dinas yang sama, akibatnya, harus pula menambah benih vaksin yang diperlukan.

Benih vaksin diambilkan dari “anak-anak yang sudah pernah dicacar, yang padanya terdapat bisul-bisul yang penuh nanah”.  Anak-anak dengan kriteria itu dicari ke seluruh penjuru kota untuk kemudian dikumpulkan di lima tempat yang berbeda yang terletak di pinggiran kota. Bahder Johan adalah salah satu anak yang terpilih, dia adalah ‘benih vaksin’. Dia kemudian didatangi petugas kesehatan kota (mantri kesehatan) dan dibawak naik bendi ke tempat pengambilan benih vaksin nun di pinggiran kota. “Pada waktu itu benih vaksin dikucilkan pada lima tempat. Aku dibawa dengan menaiki bendi ke luar kota Padang oleh mantri cacar.” Setiap anak yang telah diambil benih vaksin darinya akan mendapat “honorium 50 sen”, kenang Bahder.

Baca juga :  Nasrul Abit : Bukittinggi Sudah Matang untuk New Normal

Tapi sekitar 20 tahun kemudian, epidemi cacar kembali melanda Minangkabau. Kali ini terpusat di dataran tinggi. Negeri-negeri selingkar gunung Marapi dan Singgalang menanggungkan epidemi ini, Tilatang Kamang, Empat Angkat, hingga Sungai Tarab. Bahkan, di nagari yang disebutkan terakhir, tidak hanya harus menanggungkan epidemi cacar, wabah kolera dan disentri juga menyebar dengan cepat ke dalam masyarakatnya. Dalam memoarnya, Awaluddn Latief mengenangkan, pada tahun 1929, ayahnya yang kepala nagari Sungai Tarab masa itu, harus mendatangkan juru rawat kesehatan dari Padang untuk menangkis perkembangan wadah ini secara lebih luas di daerah kekuasaannya. “Juru rawat kesehatan”, begitu tulis Latief, “didatangkan beliau ke Sungat Tarab.”

Epidemi cacar, dalam laporan pemerintah kolonial, juga menerobos dinding penjara di Padang. Laporan pemerintah tahun 1881 menyebutkan bahwa ada dari narapidana yang sakit. Penyakit mereka adalah disentri dan demam, dan terutama cacar. Hal yang sama juga ditemui dalam laporan pemerintah tahun 1882 dan juga tahun 1883. Penyakit ini merupakan salah-satu epidemi yang hampir-hampir selalu diderita para tahanan.

***

Ilustrasi tulisan

Kami telah menerangkan bagaimana epidemi cacar melanda Sumatera Barat. Kami juga akan melihatkan bagaimana epidemi beri-beri pernah menjangkiti Minangkabau terutama pada akhir abad ke-19. Padang adalah yang paling parah terkena epidemi ini. ‘Kedatangan’ beri-beri ke Padang tercatat pertama kali pada tahun 1873. Pada tahun itu, setengah awak kapal api “Hertog Bernard” dirawat di rumah sakit Padang karena beri-beri. Diduga, awak kapal itu terjangkit setelah kapal cukup lama berada di Teluk Lampung. Teluk Lampung memang terkenal dan ditakuti karena ancaman beri-beri serta demam endemik.

Tiga tahun setelah itu, epidemi beri-beri masih terus menghantui kota Padang. Tepatnya pada tahun 1876, dalam sebuah laporan bertajuk Beri-beri te Atjeh, disebutkan bahwa epidemi beri-beri paling parah dialami Aceh. Namun epidemi ini kemudian juga ditanggungkan oleh daerah-derah lain, bahkan yang paling sehat sekali pun, seperti di Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Kedua daerah itu juga mendapatkan kerugian yang sangat besar akibat epidemi ini.  “… zelfs in gezonde streken, zooals o. a. de binnenlanden van Java en Sumatra’s Westkust, te herinneren, om te weten dat groote verliezen ten gevolge van ziekte en ontberingen…,” (… bahkan di daerah yang sehat, seperti Pedalaman Jawa dan Sumatera Barat, kerugian besar diderita karena wabah ini).

Baca juga :  Mahyeldi Ajak Siswa Pertahankan Prestasi Sekolah di Masa Pandemi Covid-19

Gelombang epidemi beri-beri akan menghempas lagi belasan tahun setelah itu. Padang juga masih akan terkena dampak dari hempasan itu. Gelombang itu lagi-lagi berasal dari Aceh. Dalam belantara perang Aceh, beri-beri merupakan kendala utama dalam upaya pemerintah kolonial Belanda menaklukkan pemberontakan. Pada 1886 tercacat 5383 kasus beri-beri di Aceh. Pada tahun itu pula, dicacatkan, hampir setengah jumlah tentara yang meninggal di Aceh meninggal karena beri-beri. “Jumlah tentara yang meninggal di tahun yang sama sebanyak 618 orang dan 303 orang di antaranya disebabkan oleh beri-beri […]pada 1886, dievakuasi 6069 orang dan di antaranya terdapat 4514 orang penderita beri-beri (75%).”

Mereka yang terjangkiti itu dievakuasi semua ke Padang. Padang telah memiliki rumah sakit yang besar dan memadai yang sejak awal perang Aceh sudah diperluas. Rumah sakit di Fort de Kock di daratan tinggi Sumatera Barat juga tengah dipersiapkan dan dimanfaatkan untuk menampung kelebihan pasien.

Namun sesungguhnya, pengiriman pasien beri-beri dari Aceh ke Padang sudah dimulai jauh sebelum itu. Dalam laporan pemerintah kolonial tahun 1880 meyebutkan, “[…]Inzonderheid onder hen, die te Atjeh te werk gesteld werden, was in het afgeloopen jaar de sterfte zeer groot, de meest voorkomende ziekten waren beri-beri, koortsen, huiduitslagen en dyssenterie […] Te Padang moest voor hen worden gebruik gemaakt van loodsen, die vroeger voor de verpleging van vrije koelies hadden gediend.” (Mereka yang dipekerjakan di Aceh, telah mengalami jumlah kematian yang sangat tinggi, yang paling banyak terkena penyakit beri-beri, demam, ruang, dan disentri […] Padang adalah tempat yang digunakan untuk ‘pembuangan’.” Dalam laporan tahun 1884 yang mencatatkan kejadian tahun 1883, juga sebutkan bahwa banyak yang dievakuasi dari Aceh ke Padang terutama akibat menderita beri-beri.

Di Sumatera Barat sendiri, beri-beri juga berkembang hebat dalam penjara. Pada tahun 1884, terdapat banyak penderita beri-beri di kalangan narapidana dan tahanan. Tampaknya lembaga penjara tidak punya ‘kekuatan’ untuk menangani mereka sehingga mereka yang terjangkiti  dipulangkan saja ke kampung halaman masing-masing. Anehnya, setelah dipulangkan, mereka sembuh tanpa pengobatan.

***

Epidemi lain melanda Sumatera Barat pada masa-masa berikutnya, yaitu pada akhir-akhir pemerintah kolonial. Dalam sebuah jurnal berbahasa Belanda yang terbit tahun 1939 disebutkan bahwa  penyakit tuberculose menjangkiti Padang secara massif. Dr. Thuenissen, Kepala Departemen Kesehatan Masyarakat (hoofd van den dienst der volksgezondheid), yang melakukan perjalanan ke Sumatera Barat, memberikan laporan. Dari hasil perjalanannya itu, jenis penyakit tuberculose sudah demikian parah menyebar di daerah Sumatera Barat. Melihat kondisi itu, sebagai pejabat kesehatan pemerintah, dia memutuskan mengambil kebijakan untuk menempatkan 100 tempat tidur lagi di sebuah rumah sakit umum di Sumatera Barat, “yang dimaksudkan hanya untuk penderita tuberculose.” (1939: 4559).

Baca juga :  STOK MASKER HABIS DI PADANG

***

Wabah penyakit yang menjangkiti Sumatera Barat sejak tahun 1873 hingga tahun 1939 bervariasi. Mulai dari cacar, kolera, disentri, malaria, beri-beri, & tuberculose. Beberapa penyakit telah memiliki penangkal atau vaksinnya, seperti cacar, misalnya, telah diketahui benih vaksinnya diambil dari orang-orang yang selamat dari penyakit ini sehingga pada tubuhnya telah memiliki kekebalan. Tetapi, beberapa yang lain, dalam konteks waktu penelitian ini, masih merupakan misteri, misalnya penyakit beri-beri yang membuat pusing ahli-ahli kesehatan kolonial dalam menemukan penangkalnya. Penyebaran wabah penyakit pada umumnya disebabkan kondisi lingkungan yang tidak sehat, dreinase yang buruk, serta tingkat imunitas masyarakat sendiri yang rendah sehingga mudah diserang penyakit. Namun, dalam beberapa kasus, penyakit menjangkiti dengan masif dianggap punya keterikatan dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik ketika itu; kesulitan hidup akibat krisis ekonomi dan sikap keras pemerintah kolonial terhadap masyarakat. Tuberculosa misalnya, yang telah diuraikan di atas, mewabah dengan hebat pada zaman krisis ekonomi melanda, yang orang-orang Melayu menyebutnya ‘zaman meleset’; pun pada zaman ketika pemerintah kolonial terus mengencangkan belenggu kekuasaannya terhadap leher-leher penduduk jajahan akibat pemberontakan komunis yang gagal beberapa tahun sebelum itu, melalui teror-teror penangkapan dan pembuangan, yang dalam hal ini secara langsung atau tidak telah berimbas buruk pada kesehatan mental dan jiwa masyarakat. Beberapa cara dilakukan pemerintah kolonial untuk menghambat atau menghentikan laju penyebaran wabah penyakit di Sumatera Barat. Jika orang-orang sakit adalah mereka yang oleh Foucault dikatakan sebagai bagian dari ‘yang tidak disiplin’ (indisipline), maka dalam kasus Sumatera Barat, pemerintah kolonial Belanda telah melakukan berbagai usaha ‘pendisiplinan’ terhadap mereka. Mulai dari membuat tempattempat khusus bagi mereka yang terjangkiti epidemi, membuat rumah sakit tambahan/baru, memperbesar rumah sakit yang telah ada dengan juga melengkapi peralatannya, mendatangkan ilmuwan bidang kesehatan dari daerah lain, memperbanyak cadangan vaksin, mengevakuasi dan merelokasi pasien ke tempat yang lebih representatif untuk kesembuhannya.

[Deddy Arsya, Dosen Sejarah IAIN Bukittinggi]