Oleh Nur Hidayat Sardini

Mungkin tak banyak orang mengenal nama Wiratmo Soekito. Tapi, bagi yang rajin mendengarkan siaran berita Radio Republik Indonesia (RRI), paling tidak hingga dekade 1980-an, kita tak asing dengan suaranya. Dia mengudara saban usai Warta Berita RRI pukul 07.00 WIB dengan membacakan Komentaria—biasanya selang-seling dengan rubrik Parlementaria. Jangan lupa, pada era Orde Baru, siaran Warta Berita RRI wajib direlai oleh seluruh stasiun radio, baik milik pemerintah maupun radio swasta niaga.

Catatan ini tidak membahas detail riwayat hidup dan sepak terjang sastrawan serta pendiri dan belakangan penentang perilaku otoriter Orde Baru ini, melainkan sebagian kecil mengenai pemikirannya, terlebih tentang kedudukan intelektual dan dalam hubungannya dengan kekuasaan.

Dalam pandangan Wiratmo, kekuasaan adalah hal yang penting untuk menegaskan misi keadaban manusia. Dari kekuasaan, tumbuh kebaikan yang membawa kecerdasan sosial. Kedudukan kaum intelektual adalah menjalankan dan menyempurnakan kondisi kehidupan manusia. Dalam sebuah tulisan di majalah Tempo (25 Maret 2001), Arief Budiman (almarhum), sahabatnya, mengutip kata bernas Wiratmo dengan menyatakan, “Seorang intelektual tidak akan mengeluh kalau ditindas, dan tidak akan menindas kalau berkuasa.”

Baca juga :  Safari Ramadan dan Tarawih Berjamaah di Masjid Ditiadakan Bulan Puasa Nanti

Arief tidak memerinci sepotong pemikiran Wiratmo di atas. Namun, dari sepakterjang Wiratmo, kita dapat menegaskan pemikiran Wiratmo mengenai kedudukan kaum intelektual jika berhadapan dengan kekuasaan. Bahwa kekuasaan itu mendorong kemungkinan lebih dari segala yang diperlukan untuk membuat sebuah negara mencapai kemakmuran. Tidak saja kemakmuran itu yang penting belaka, namun kemakmuran yang membuat keadaban rakyat dan bangsa serta negaranya. Jalan mencapai kemakmuran itu penting, sedangkan jalan juga bagian dari nilai-nilai keadaban. Suatu bangsa akan maju jika disertai dengan nilai-nilai yang baik, dan dengan kebaikan peranan intelektual dimungkinkan.

Apakah dengan demikian kaum intelektual berada di dekat atau bahkan menjadi bagian dari kekuasaan? Wiratmo, dalam tangkapanku, melihat penting posisi intelektual di dalam kekuasaan, (dengan syarat) jika kekuasaan tersebut mendengarkan apa yang dikatakan kaum intelektual. Seorang intelektual, boleh berada di lingkaran kekuasaan. Selama kekuasaan mendengar, dan menindaklanjuti saran-saran kaum intelektual, boleh dibela. “Yang dibela itu nilai kebenaran, yang jika seorang intelektual efektif untuk memerbaiki keadaan, silakan saja dilanjutkan (perannya di lingkaran kekuasaan). Nilai yang tentu saja membawa kebaikan, kemakmuran.” Begitu kira-kira dalam tangkapan saya.

Baca juga :  Ada Orang Irlandia Kena Corona di Padang, Total 567 Orang Positif COVID-19 di Sumbar

Pokok dari sentral pemikiran Wiratmo adalah kapasitas mengontrol keadaan. Di sini tertangkap 3 (tiga) pengertian. Pertama, sudah barang pasti kedudukan intelektual bukanlah dari pikiran dengan posisi subordinasi, melainkan ordinasi dari jalan pikiran kekuasaan. Mereka bukan hamba kekuasaan, yang sertamerta tanpa reserve, tapi menguasai kebaikan dan mewarnai keadaan. Kedua, budi nurani mewarnai secara universal, dan bukan humanisme universal. Dalam suatu tulisan polemik dengan sastrawan Sitor Situmorang, bahwa jalan pikiran Wiratmo adalah keluhuran budi yang harus jadi pegangan seorang intelektual. Dia menolak dengan konsep humanisme universal, yang banyak dipahami oleh sebagian besar kalangan intelektual umumnya. Ketiga, the balance of right. Seorang intelektual menyeimbangkan hak, antara hak individu dan hak sosial, namun lebih dari itu seorang intelektual adalah menjalankan dari nurani yang dipedomaninya dengan baik.

Inti dari sentral pemikiran Wiratmo adalah kontrol intelektual, yang menyertai perbaikan keadaan, layak untuk dipertahankan, namun jika sebaliknya, yakni jika kekuasaan tidak menggubris peran-peran intelektual, buat apa dipertahankan. Di sinilah tuntutan kaum intelektual, yang jika sebelumnya berada di lingkaran kekuasaan, untuk bercerai dari kedudukannya di dalam kekuasaan. Untuk apa membela sebuah rezim jika pada akhirnya tidak memberi manfaat untuk keadaban orang ramai. “Seorang intelektual tidak akan mengeluh kalau ditindas, dan tidak akan menindas kalau berkuasa,” katanya. (*)

Baca juga :  Seekor Anak Gajah Mati Diperlakukan dengan Protap COVID-19

Sekretaris Program Doktor Ilmu Sosial (DIS) Universitas Diponegoro (Undip), Semarang